Prodi MKS Jalani Asesmen Lapangan, Rektor UNZAH Sambut Hangat 2 Asesor BAN-PT

Dipublikasikan

UNZAH GENGGONG– Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) melakukan Asesmen Lapangan (AL) secara daring terhadap Program Studi Manajemen Keuangan Syariah (MKS) Universitas Islam Zainul Hasan (UNZAH) Genggong Kraksaan Probolinggo selama dua hari mulai dari tanggal 09 sampai dengan 10 Maret 2022.

Kegiatan asesmen lapangan tersebut didasarkan pada surat Tugas Nomor : 216 / BAN-PT / SPT-AK / A / 2022 yang di tanda tangani oleh Prof. Dr. Ir. Ari Purbayanto, M.Sc.

Pada kegiatan yang menggunakan media Zoom Meeting tersebut, dihadiri oleh dua asesor BAN-PT, Dr. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si., dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag., dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dr. Abd Aziz, M.Ag., dalam sambutannya memberikan gambaran umum seputar Program Studi Manajemen Keuangan Syariah (MKS), kesiapan mengikuti asesmen lapangan, dan sejumlah harapan.

“Kami sampaikan kepada asesor bahwa Program Studi MKS ini tergolong baru di UNZAH namun sangat diminati,” ucap Dr. Aziz.

Besar harapan prodi untuk mencapai hasil akreditasi yang terbaik. Proses akreditasi ini tentu bukan sesuatu yang main-main dan berjalan sangat ketat.

Asesor akan benar-benar melakukan pemotretan yang ketat dalam rangka rangka validasi dan verifikasi dokumen borang yang telah dikirim sebelumnya.

Hasil Asesmen ini akan menunjukkan bagaimana kualitas Prodi MKS sehingga dapat menjadi pilihan masyarakat sebagai tempat pendidikan anak-anaknya

“Akreditasi menjadi tolok ukur perguruan tinggi memiliki mutu pendidikan yang baik,” jelas Rektor yang penuh kegigihan tersebur.

Perguruan tinggi yang terakreditasi oleh BAN-PT pasti sudah tidak diragukan lagi kualitas pendidikannya, sehingga kompetensi mahasiswanya pun sesuai dengan standar pendidikan.

“Selain itu, fungsi akreditasi kampus dan program studi (prodi) juga diperlukan sebagai syarat umum dalam melamar pekerjaan di institusi pemerintahan seperti pegawai negeri, BUMN, perusahaan swasta, hingga multinasional,” pungkasnya. (rfq)

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


*